MK Tolak Gugatan LGBT, Akademisi Hukum UMS: Orang-orang MK Itu Liberal

0
195

Solo, MENTARI.ONLINE – Akademisi bidang hukum Universitas Muhammadyah Surakarta (UMS) menilai Mahkamah Konstitusi cuci tangan saat menolak mengadili gugatan soal lesbian, gay, biseksual serta transgender (LGBT) serta  kumpul kebo dan menyerahkan kepada DPR serta pemerintah agar mengatur masalah itu dalam bentuk Undang-undang.

Ketua Program Doktor (S3) Program Study  Ilmu Hukum Pascasarjana UMS, Prof.Dr. Absori, S.H,M.H  mengatakan ditolaknya gugatan LGBT dan kumpul kebo oleh MK karena adanya pemikiran liberal dari orang-orang MK (hakim MK).

“Karena pemikiran liberal, maka LGBT itu menjadi hal yang sah mindset atau pola pikir hakim-hakim MK itu dalam menafsirkan tekst UU itu pola pikir liberal. Kalau mindsetnya transendental, pasti mereka menolak,” kata Absori, Rabu (27/12/2017).,

Menurut Absori, penolakan itu terjadi sebetulnya karena tafsir hakim yang memiliki latar belakang, kedalaman ilmu, dan wawasan yang menentuk cara berfikirnya. Jika wawasan hakim luas, memahami konteks negara Indonesia, maka tidak sepantasnya meloloskan LGBT tidak diatur secara pidana.

“Memang Indonesia tidak berdasarkan agama, tidak liberal juga. Tapi dimensi transendentalnya kuat. Nilai-nilai agama itu hidup di Indonesia. Jangan dibiarkan longgar. Rusia yang komunis saja ketat kita malah longgar,” kata pengajar Politik Hukum di Program Magister (S2) Pascasarjana UMS ini.

Absori menambahkan, dengan putusan MK yang menggiring DPR dan pemerintah membuat UU LGBT dan Kumpul kebo itu, maka MK telah melakukan praktek cuci tangan. Artinya tidak diputus (tidak ada keputusan).Tapi dibawa ke proses politik di DPR. Sehingga bolanya di DPR sekarang ini.

“Kalau DPR tidak mau, dibiarkan, jadi sah(praktek LGBT dan kumpul kebo di masyarakat). Artinya orang mau LGBT mau tidak,sah,” kata pengajar Hukum Lingkungan di Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum UMS.

Absori meyakini, proses politik di DPR mengenai UU LGBT tidak akan berjalan lancar mengingat kinerja anggota DPR selama ini serta isu LGBT yang memang luar biasa besar sebagai sebuah gerakan yang digerakkan oleh banyak kelompok-kelompok liberal.

“Dugaan saya DPR aras-arasen (malas). Disamping itu ada desakan internal yang membawa dana. LGBT itu gerakan yang bersifat global bagian dari kekuatan hedonis kapitalisme dimana orang cenderung memuja materi. Kalau materi  kan kepuasan.Kepuasan kan nafsu ya seenaknya sendiri. Yang penting ada duit. Kelompoknya banyak. Masuk ke partai,konteks kenegaraan, LSM, akademisi, yang ngomong dibayar. Kalau ngga dibayar ngga mau,” kata pengajar filsafat hukum di program doktor (S3) Pascasarjana UMS ini.

Seperti diketahui, dari  sembilan hakim agung MK yang menangani gugatan soal LGBT dan kumpul kebo itu, lima hakim agung menolak gugatan (Disenting opinion) sementara empat hakim agung lainnya menerima gugatan dalam sidang MK memutuskan gugatan soal LGBT pada Kamis, 14 Desember 2017.

Putusan yang dimaksud adalah berkenaan dengan permohonan perluasan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Penggugat UU LGBT ke Mahkamah Konstitusi adalah Guru Besar Intitut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti.(Joe)