PHRI Surakarta Persoalkan Keberadaan Rumah Sewa Harian

0
7
Ilustrasi. (sewa.harian.com)

Solo, MENTARI.ONLINE – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Surakarta mendesak DPRD dan Pemkot Surakarta menindak tegas rumah-rumah yang disewakan secara harian (indekos). PHRI Solo menilai bagi hotel nonbintang, adanya rumah sewa harian itu menggerus keberadaannya.

Sekretaris PHRI Solo, M. Nuryoto, menerangkan rumah yang disewakan harian merupakan ancaman bagi eksistensi hotel. Ada orang yang memiliki lima kamar lalu disewakan lewat email dengan harga lebih murah.

Terlebih dalam hal pajak, penginapan sewa ini hanya dikenai pajak 5 persen. Sementara hotel harus membayar pajak 10 persen.”Dampak terasa sekali bagi hotel,” ujar Nuryoto usai melakukan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Sekretariat DPRD Kota Surakarta di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Jumat (26/1/2018).

Nuryoto meminta Pemkot Surakarta menindak tegas rumah sewa harian lantaran sudah merugikan keberadaan hotel-hotel di Kota Solo. Diakui Nuryoto, sudah sejak lama, PHRI Surakarta meminta Dinas Pariwisata melakukan penertiban.

“Dulu pernah (penertiban) tapi sekarang tidak pernah lagi,” kata Nuryoto.

Mengenai berapa persen penurunan okupansi hotel akibat kehadiran rumah sewa, diakui Nuryoto pihaknya belum mengetahuinya.

Ilustrasi. (sewa.harian.com)

Dalam hal regulasi usaha penginapan, Kota Surakarta telah memiliki Perda No 9/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Perda tersebut menerangkan pemondokan dibagi menjadi dua yaitu rumah penginapan dan rumah indekos.

Rumah penginapan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu kurang dari satu bulan. Sementara rumah indekos adalah rumah atau kamar yang disediakan paling sedikit satu bulan.

Tahun 2017 DPRD Surakarta membahas Perda Pajak Daerah yang mengatur rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar yang juga masuk menjadi objek pajak hotel dengan membayar 5 persen pajak.

PHRI mempertanyakan status rumah yang mengoperasikan kurang dari 10 kamar dengan cara disewakan harian. Aturan yang mengatur praktek seperti itu belum ada. Diakui Nuryoto, ia tidak tahu apakah rumah yang disewakan itu memiliki asosiasi atau tidak. Namun, pemerintah semestinya mengontrol keberadaan penginapan tersebut.

Sementara itu, anggota Pansus Raperda Pajak Daerah, Ginda Ferachtriawan, mengatakan dalam aturan tidak ada istilah indekos harian tetapi rumah yang disewakan dengan pembayaran bulanan.

Jika ada indekos harian, maka dapat dikenai pajak hotel dan restoran karena hanya hotel yang menyewakan secara harian.“Raperda itu sudah disetujui, tetapi belum diundangkan,” jelas Ginda.(joe/Solopos.com)